SENAYAN, KABAR BENGGAWI – Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2022 menjadi masa transisi bagi pemerintah untuk mencapai konsolidasi fiskal tahun 2023, dimana ambang batas defisit maksimal akan kembali ke angka maksimal 3 persen.
Hal tersebut termaktub dalam pandangan umum F-PD atas RAPBN 2022 beserta Nota Keuangannya. Pandangan fraksi diserahkan secara tertulis kepada Pimpinan DPR RI oleh Juru Bicara F-PD Rizki Aulia Natakusumah dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pandangannya, F-PD menilai kebijakan fiskal perlu diarahkan agar mampu mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan berdaya sehingga bisa mendukung pemanfaatan pemulihan ekonomi, melanjutkan program perlindungan sosial, meningkatkan mutu pendidikan serta penguatan sistem kesehatan.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,0-5,5 persen di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, konsistensi dan fokus pemerintah dalam penanganan Covid-19 melalui pelaksanaan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci berhasilnya pemerintah untuk mencapai target optimis pertumbuhan 5 persen.
F-PD meminta Pemerintah untuk mendorong kembali aktivitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat serta memastikan perekonomian kembali berjalan agar kesejahteraan masyarakat juga membaik. Terhadap rencana Belanja Negara, pemerintah perlu menentukan skala prioritas dengan mengedepankan spending better. Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menjadi prioritas utama.
F-PD juga menilai pemerintah perlu mengurangi potensi inefisiensi belanja negara dengan mengurangi belanja-belanja yang sifatnya dukungan manajemen serta mengalihkannya kepada belanja-belanja produktif untuk memicu aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Di tengah situasi pandemi, pemerintah diharapkan agar terus melakukan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia.
Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diharapkan diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diperlukan harmonisasi dan sinergitas kebijakan penganggaran pusat dan daerah agar kebijakan TKDD bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi terutama dalam peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 di daerah.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
