EkonomiHeadline News

DPRD dan Pemkab Banggai Laut Proyeksikan Pendapatan Daerah Rp698 Milliar, Retribusi Turun Rp675 Juta

BANGGAI, KABAR BENGGAWI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Laut memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp698.710.673.601 atau mengalami kenaikan Rp54.041.280.342.

Angka itu sebagaimana dipaparkan Wakil Bupati Ablit H. Ilyas dalam paripurna penyetujuan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUPA-PPAS Perubahan ABPD 2023, Rabu (23/8/2023).

BACA JUGA :  KUPA-PPAS Perubahan 2023 Mulai Dibahas

Meski mengalami kenaikan pendapatan daerah. Namun sayangnya rincian proyeksi pendapatan untuk retribusi daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni Rp675.199.638.

Alih-alih menaikan pendapatan retribusi, Proyeksi pendapatan retribusi daerah yang turun semestinya menjadi catatan merah bagi organisasi perangkat daerah (OPD) penarik retribusi. Tak ayal, meski baru diproyeksikan. Namun angka penurunan itu bisa menjadi momok jelek bagi kinerja OPD dan publik bakal menilai OPD tersebut tidak dimaksimalkan untuk mendongkrak retribusi daerah.

 

Wabup Ablit, Ketua DPRD Mahdiani Bukamo dan Waket I Patwan Kuba saat Paripurna KUPA-PPAS 2023 (Foto: Nomo/KabarBenggawi)

 

BACA JUGA :  PAD Banggai Laut Jadi Sorotan di Paripurna KUPA-PPAS 2023

Disisi lain, Wabup Ablit juga menyampaikan target belanja daerah pada KUPA-PPAS anggaran 2023 Rp737.558.103.955 atau mengalami kenaikan sekitar Rp86.152.745.696.

Adapun pembiayaan, kata Wabup di perubahan APBD 2023 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 2022 Rp41.847.430.354 atau mengalami kenaikan Rp32.111.465.354.

BACA JUGA :  Pemkab Banggai Laut Gelar Lelang Terbuka 8 Jabatan Eselon II, Ini Rinciannya

Meski begitu, orang nomor dua di Banggai Laut itu mengatakan, berdasarkan permasalahan dan isu pembangunan daerah yang terdapat dalam perubahan strategis rencana kerja pemerintah daerah (RKPD-P) tahun 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan kebijakan umum APBD dengan pertimbangan sebagai berikut.

Pertama adanya perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA.

Kedua adanya perubahan target pendapatan dan penerimaan daerah yang berdampak pada perubahan belanja dan pengeluaran daerah.

BACA JUGA :  Terkendala AMP, Proyek Jalan Ruas Lampa-Adean Dikeluhkan

Ketiga adanya kegiatan baru atau kegiatan alternative dan pergeseran anggaran yang harus ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Penyusunan KUPA dan PPAS-P tahun anggaran 2023 ini, tetap diarahkan pada delapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Laut tahun 2023,” pungkas Wabup.

Penulis : Nomo
Editor : –