Headline News

Semakin Marak, Warga Minta Polisi Tindak Tegas Penimbun BBM Bersubsidi Di SPBU Timbong

Antrian Pengisian BBM di SPBU Timbong terpantau di dominasi oleh para penimbun, Kamis (05/10/2023).

BANGGAI, KABAR BENGGAWI– Aktifitas dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang dilakukan oleh oknum konsumen di lokasi SPBU Timbong kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut semakin marak, bahkan terkesan semakin berani.

Akibatnya, banyak warga lain yang kesulitan mendapatkan BBM besubsidi secara langsung di SPBU tersebut.

Aksi para penimbun ini dinilai merugikan masyarakat lain, sebab pasokan BBM jenis Pertalite di SPBU tersebut itu kerap ludes dalam waktu singkat lantaran ulah penimbun yang bolak-balik mengisi BBM subsidi itu.

BACA JUGA :  Kejari Balut, Musnakan 43 Barang Bukti

Dari Pantauan Media ini di lokasi SPBU, dalam modus aksinya, para penimbun berpura-pura melakukan pengisian BBM menggunakan mobil, bahkan ada juga yang menggunakan 2 sampai 3 sepeda motor sekaligus.

Yang lebih parahnya lagi, demi kelancaran aksi itu, ada juga kendaraan rusak yang dimanfaatkan asalkan tangkinya masih bisa dipakai untuk mengisi BBM.
Setelah Selesai melakukan pengisian, mereka membawa kendaraan yang sudah terisi BBM di lokasi yang hanya berjarak 10 sampai 15 meter dari SPBU, kemudian disalin pada jerigen yang sudah disediakan.
Modus ini pun dilakukan berulang-ulang sampai BBM subsidi pertalite dinyatakan habis oleh petugas nosel.

BACA JUGA :  Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?

“Ini sudah harus ditertibkan” ungkap sejumlah seorang warga yang hendak melakukan pengisian BBM.

Warga berharap aparat Kepolisian menindak tegas para penimbun BBM bersubsidi ini, dan juga memberi teguran pada Pemilik SPBU sampai dengan pengelola hingga operator SPBU yang diduga membiarkan dan memberi ruang kepada oknum-oknum konsumen dalam melakukan penyalahgunaan BBM bersubsudi.

“Perlu adanya peran Aparat Penegak Hukum dan juga pengawasan Pemerintah Daerah untuk melakukan penindakan kepada oknum konsumen yang melalukan penyalahgunaan BBM subsidi” tegas warga

BACA JUGA :  Kejari Balut, Musnakan 43 Barang Bukti

Seperti yang diketahui, sanksi hukum pelanggaran ini sangatlah jelas, barang siapa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM, penyimpanan dan penjualan (niaga) BBM yang bersubsidi/non-subsidi tanpa memiliki izin, dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Sanksi hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf B dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi. ( RZ)