BANGGAI, KABAR BENGGAWI– DPRD Banggai Laut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Banggai, Pengusaha SPBU dan Pemerintah Daerah terkait kelangkaan BBM subsidi jenis pertalite dan solar, Jumat (9/9/2022).
RDP itu dipimpin oleh wakil ketua I DPRD Patwan Kuba.
RDP dilakukan karena adanya keluhan masyarakat khususnya di Kecamatan Labobo, Bangkurung dan Bokan Kepulauan yang mayoritas pekerjaannya adalah nelayan mengeluhkan kenaikan harga BBM jenis pertalite dan bio solar sehingga para nelayan sudah tak bisa melaut lagi.
Patwan Kuba mengatakan, RDP ini akan menjelaskan bagaimana proses distribusi BBM subsidi, sebab beberapa pekan ini mereka (Anggota DPRD.red) telah mendapatkan berbagai pengeluhan dari masyarakat.
“Kami butuh penjelasan dari Pertamina bagaimana proses distribusi, kuota dan keberadaan SPBU,” kata Patwan.
Bagian distribusi Fuel Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Banggai Ardianto menjelaskan, proses distribusi BBM subsidi pertalite dilakukan berdasarkan kuota yang telah dihitung berdasarkan konsumsi masyarakat oleh pemerintah daerah, terkait proses suplai saat ini berasal dari Luwuk karena tangki yang berada di Fuel TBBM Banggai saat masih dalam proses perbaikan.
“Saat ini proses suplai masih dari Luwuk,” terangnya.
Sementara itu, bagian sales distribusi Hadi Nurohman menuturkan, untuk stok BBM terus tersedia dan senin depan masuk lagi satu tengker.
“Stok BBM di kami mencukupi dan masih tersedia,” ujarnya.
“Kami di depot kata kasarnya hanya sebagai gudang, kita disini hanya fungsi penimbunan dan penerimaan BBM,” imbuhnya.
Menanggapi itu, Rusdin Panguale menegaskan, bahwa proses distribusi BBM jenis subsidi perlu dilakukan pengawasan secara ketat sebab berdasarkan uraian dari Pertamina Banggai bahwa BBM subsidi memiliki stok yang cukup namun kenapa di masyarakat terjadi kelangkaan.
“Jika terjadi kelangkaan perlu ditelusuri, apakah SPBU yang tidak bertanggungjawab atau masyarakat yang telah terdata untuk mengambil BBM namun proses menyalurkannya tidak tepat sasaran,” ujar Rusdin.
“Nah, solusinya disini perlu dilakukan pengawasan yang ketat, karena BBM subsidi diperuntukan untuk masyarakat kalangan bawah,” tambahnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
