Ketua Satgas Ajak Semua Pihak Bekerja Keras Dukung Kebijakan Peniadaan Mudik

- Jurnalis

Rabu, 5 Mei 2021 - 20:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KABAR BENGGAWI -Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengajak semua komponen bangsa untuk bekerja sama melaksanakan kebijakan peniadaan mudik yang telah diputuskan pemerintah.

“Seluruh pihak baik di pusat, di daerah, sampai dengan di tingkat desa dan kelurahan mari bekerja keras untuk mengingatkan masyarakat kita, jangan mudik, jangan mudik, jangan mudik,” ujarnya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) “Jaga Keluarga, Tidak Mudik”, yang digelar virtual, Rabu (05/05/2021).

BACA JUGA :  Pansus DPR RI Beberkan Tiga Masalah Utama Penyelenggaraan Haji 2024

Berdasarkan hasil survei masih terdapat tujuh persen masyarakat yang hendak mudik pasca diumumkannya kebijakan peniadaan mudik yang diputuskan pemerintah. Tujuh persen tersebut, tutur Doni, adalah jumlah yang sangat besar yaitu 18,9 juta orang dari 270 juta populasi penduduk Indonesia.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk itu, Ketua Satgas meminta agar semua unsur di daerah dapat melakukan sosialisasi setiap saat terkait kebijakan peniadaan mudik ini.

“Masyarakat yang ingin mudik pun masih ada tujuh persen. Tugas kita adalah mengurangi angka ini sekecil mungkin. Lebih baik hari ini kita lelah, kita dianggap cerewet, daripada korban COVID-19 berderet-deret, karena sudah tidak ada lagi pilihan lain,” ujarnya.

BACA JUGA :  Jokowi Terima Tanda Jasa Penghargaan Order of Zayed, Pengahargaan Tertinggi dari ABU DHABI

Kepada masyarakat, Doni juga meminta agar menahan diri untuk tidak mudik yang berisiko untuk meningkatkan laju penularan COVID-19 di daerah.

“Mari bersabar menahan diri karena kalau ini kita biarkan maka sangat pasti terjadi penularan oleh mereka yang datang dari luar di kampung halaman,” tuturnya.

Ditambahkan Ketua Satgas, fasilitas pelayanan kesehatan dan medis di sejumlah daerah tidak cukup memadai sehingga dapat memperparah risiko ketika terpapar COVID-19.

BACA JUGA :  Kesinergisan Media DPR dan Media Lokal Perkuat Transparansi Kinerja Dewan ke Masyarakat

“Di setiap daerah belum tentu memiliki rumah sakit yang memadai, belum tentu ada dokter yang merawat, akibatnya mereka yang terpapar COVID-19 bisa menjadi fatal, bisa mengakibatkan kematian dan banyak daerah yang mengalami peristiwa seperti itu pada tahun yang lalu,” terangnya.

Berita Terkait

Pansus DPR RI Beberkan Tiga Masalah Utama Penyelenggaraan Haji 2024
Jokowi Terima Tanda Jasa Penghargaan Order of Zayed, Pengahargaan Tertinggi dari ABU DHABI
Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya
OJK Perbolehkan Pinjaman Pinjol Maksimum Rp10 Miliar
Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?
Kesinergisan Media DPR dan Media Lokal Perkuat Transparansi Kinerja Dewan ke Masyarakat
Presiden Jokowi Lepas Kontingen Indonesia ke Olimpiade 2024 Paris
Buka Rakernas ke-16 APKASI, Jokowi Minta Daerah Harus Adaptif dan Inovatif
Berita ini 0 kali dibaca
Komentar

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:17 WITA

Pansus DPR RI Beberkan Tiga Masalah Utama Penyelenggaraan Haji 2024

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:25 WITA

Jokowi Terima Tanda Jasa Penghargaan Order of Zayed, Pengahargaan Tertinggi dari ABU DHABI

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:07 WITA

Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:41 WITA

OJK Perbolehkan Pinjaman Pinjol Maksimum Rp10 Miliar

Senin, 15 Juli 2024 - 16:20 WITA

Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?

Berita Terbaru

Pria curi peralataan speedboat dibekuk Polisi (Istimewa)

Kriminal

Apes! Curi Peralatan Speedboat Pria di Luwuk Dibekuk Polisi

Kamis, 18 Jul 2024 - 10:38 WITA