“Ke depan, pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret terkait pembangunan iklim investasi khususnya di sektor migas ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk, insentif fiskal, kemudahan berinvestasi, serta kepastian hukum,” ungkapnya.
Sementara itu, dari sisi kelembagaan, Pemerintah perlu serius memikirkan nasib Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, yang sudah hampir 10 tahun menjadi lembaga yang bersifat sementara di bawah Kementerian ESDM, sesuai hasil keputusan MK perlu revisi UU Migas terkait Kelembagaan Hulu Migas ini.
Untuk diketahui ConocoPhillips hengkang dari Blok Corridor (Corridor PSC), Sumatra Selatan pada tanggal 8 Desember 2021 lalu, dan pindah ke Australia. Sebelumnya Royal Dutch Shell Shell dilaporkan melepas 35 persen sahamnya di Blok Masela. Chevron yang menyatakan menarik diri dari proyek Deep Water Development (IDD), Kalimantan Timur setelah menyerahkan Blok Rokan kepada Pertamina.
Sementara itu, Total dilaporkan sudah menghentikan aktivitas operasinya di Blok Mahakam per 1 Januari 2018 lalu setelah dikelola selama 50 tahun. Dari sisi investasi sendiri dilaporkan, bahwa investasi sektor migas hingga kuartal III 2021 tercatat baru mencapai 9,07 miliar dollar AS atau 53,95 persen dari target sebesar 16,81 miliar dollar AS untuk tahun ini.
“Capaian yang rendah ini terjadi baik di hulu maupun di hilir sektor migas, termasuk keterlambatan proses pembangunan kilang Pertamina,” pungkas politisi dari Fraksi PKS ini. (ayu/es)
Halaman : 1 2
