Peristiwa

Sudah Terlanjur Dirusak, PT WIKA Harus Bertanggung Jawab

BANGGAI, KABAR BENGGAWI – Pengrusakan Mangrove oleh PT WIKA di desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara guna Pembangunan Jetty mamasuki babak baru.

Bagaimana tidak, sejak persoalan ini bergulir di publik berbagai kalangan mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban PT WIKA terhadap kerusakan yang terjadi sebab berdasarkan informasi yang didapat wartawan dilapangan pembangunan jetty itu diduga tanpa memiliki izin dan menyalahi rencana tata ruang daerah pada area pesisir kawasan mangrove.

Berdasarkan informasi yang didapat Pemkab dan PT WIKA telah melakukan pertemuan dan hasilnya PT WIKA bersedia untuk menghentikan proyek tersebut.

Wartawan mencoba meminta keterangan secara keseluruhan terkait pertemuan itu namun sayangnya informasi itu ditutup secara rapat.

BACA JUGA :  Terbukti Korupsi, Mantan Kepala BPKAD Banggai Kepulauan Divonis 14 Tahun Penjara

“Pak Kadis bisa minta hasil pertemuan terkait Jetty,” pinta salah satu wartawan kepada WA salah seorang Kepala Dinas yang diminta Bupati untuk memfasilitasi pertemuan itu.

Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kepala Dinas tersebut padahal pesan WA tersebut telah dibaca.

Diminta Tanam 1.000.000 Mangrove

Salah satu pengurus Pokdarwis Desa Lokotoy Rahmat Bungalo mempertanyakan keberadaan anggota DPRD yang hingga saat ini lembaga wakil rakyat itu terkesan bungkam.

“Para anggota Dewan kok diam saja ya, padahal ini merupakan suara masyarakat. Seharusnya DPRD itu lakukan langkah-langkah kongkret, undang semua itu pihak-pihak yang terkait terus bahas sampai pada pertanggungjawaban mereka,” tegasnya.

BACA JUGA :  Terbukti Korupsi, Mantan Kepala BPKAD Banggai Kepulauan Divonis 14 Tahun Penjara

Rahmat, Ardi A. Kaudis, merupakan pemerhati lingkungan menegaskan pemberhentian proyek saja tidak cukup, menurutnya pihak penyelenggara pembangunan jetty itu harus bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukan yang disinyalir menyalahi aturan Lingkungan Hidup.

“Memberhentikan proyek saja tidak cukup, mereka harus bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Coba dihitung, kata dia, ada kerugian secara materil dan non materil akibat dari apa yang mereka lakukan dan yang paling penting adalah akibat dari apa yang mereka lakukan ini sebenarnya sudah termasuk upaya menghambat negara dalam pembangunan berkelanjutan

BACA JUGA :  Terbukti Korupsi, Mantan Kepala BPKAD Banggai Kepulauan Divonis 14 Tahun Penjara

Ardi dan sejumlah pegiat lingkungan menuntut secara PT WIKA agar memperbaiki apa yang telah dilakukan. Disisi lain pihak penyelanggara proyek juga harus meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas apa yang dilakukan di desa Lokotoy

“Tak hanya itu, sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan dan permohonan maaf, mereka (Red, PT. WIKA) harus menanam 1.000.000 (satu juta) mangrove di kawasan itu,” tandasnya.

Tuntutan itu, kata dia wajib dilakasanakan, dan Ia berharapa Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Juga DPRD ikut mengawal ini. (*/ Nomo)