Peristiwa

Timbun Dahulu Izin Kemudian

BANGGAI, KABAR BENGGAWI – Pembangunan Jetty di wilayah Bakum Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara yang dilakukan oleh PT. WIKA (Perusahan yang mengerjakan bandar udara Kabupaten Banggai Laut) yang sempat menarik perhatian masyarakat Banggai Laut ternyata telah mengantongi beberapa rekomendasi.

Ada tiga rekomendasi yang di telah diterima oleh PT. WIKA pertama Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini ditandatangani oleh Kepala Desa.

Kedua Rekomendasi Kecamatan Banggai Utara yang ditandatangani oleh Camat dan Rekomendasi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut yang ditandatangani oleh kepala dinas PUPR.

BACA JUGA :  Terbukti Korupsi, Mantan Kepala BPKAD Banggai Kepulauan Divonis 14 Tahun Penjara

Sedangkan untuk rekomendasi dari lingkungan hidup, menurut Site Manager (Manajer Lapangan) masih dalam proses.

“Rekomendasi Desa, Kecamatan Banggai Utara dan Dinas PUPR sudah ada, yang masih berproses rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup,” ungkap SM PT. WIKA, Yoga pada awak media di kantor Direksi PT. WIKA, Desa Kendek, Senin (07/08).

Terkait dengan belum keluarnya rekomendasi dari Dinas LH, Yoga menjelaskan, bahwa pihaknya perusahaan masih melengkapi beberapa dokumen persyaratan yang diminta oleh Dinas.

“Mereka (red, Dinas Lingkungan Hidup) sudah turun sama-sama ke lokasi pembangunan jetty. Dan saat dokumen persyaratannya telah kami siapkan,” terangnya.

BACA JUGA :  Terbukti Korupsi, Mantan Kepala BPKAD Banggai Kepulauan Divonis 14 Tahun Penjara

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Saumudin Samatan mengaku bahwa izin yang diberikan merupakan penggunaan izin lahan pertanian kering dan kawasan sempadan pantai, namun izin kelautan bukan merupakan wewenang dinas PUPR.

“Kami hanya yang berada di darat, untuk lautnya itu bukan kewenangan kami,” jelas Samudin saat ditemui wartawan di ruangannya.

Meski diduga belum tuntas mengantongi izin pembangunan jetty atau dermaga bongkar muat berdasarkan Permen KP Nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, namun proses bongkar material tetap terus dikebut.

BACA JUGA :  Terbukti Korupsi, Mantan Kepala BPKAD Banggai Kepulauan Divonis 14 Tahun Penjara

“Meterialnya sudah dua kali dibongkar, sudah ada di lokasi bandara. Kemungkinan masih ada tiga atau empat kali lagi,” tutur Yoga.

Disisi lain, Dinas Lingkungan Hidup mengaku, pihak perusahaan telah memasukan dokumen SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, red) namun pihaknya belum bisa proses lebih lanjut.

“Iya, pak. Mereka sudah masukkan dokumen SPPL tapi kami masih menunggu karena ada berkas yang belum lengkap,” ujar sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Syarif Potaboga. (TIM)