Melalui arah kebijakan yang telah ditetapkan Bank Indonesia, Anis berharap hal ini bisa menjadi daya dorong untuk pemulihan ekonomi pelaku UMKM dan mendorong tingkat literasi mereka. Sebagaimana diketahui, literasi pelaku UMKM masih terhitung sangat rendah. Belum lagi, tingkat pendidikan mereka masih didominasi berpendidikan rendah.
“Ketika mereka harus mengakses pembiayaan melalui perbankan atau mitranya, kemunginan juga tidak akan bisa mengangkat mereka untuk bangkit kembali. Karena untuk memahami cara mengakses pembiayaan saja, mereka kesulitan,” papar Anis.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap review BPK RI yang melaporkan bahwa khusus untuk BLT UMKM, terdapat kebocoran Rp1,18 triliun. “Dalam kesempatan ini, saya mendorong BI untuk membuka akses lebih luas lagi, dan menyentuh lebih banyak lagi pelaku UMKM. Karena pola yang diterapkan BI dalam mengelola dan mengembangkan UMKM, bisa menjadi role model,” ungkapnya.
Catatan lainnya, terkait fokus Bank Indonesia terhadap pengembangan ekonomi syariah. Menurutnya, apabila sektor syariah diurus dengan baik maka akan menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya hingga saat ini pembahasan tentang ekonomi syariah masih sebatas wacana dan seremoni.
“Memang perlu waktu, tetapi saya bersyukur BI sudah menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu program unggulan,” tandasnya. Untuk itu, bank sentral didorong untuk tidak hanya memiliki master plan yang baik mengenai ekonomi syariah, tetapi benar-benar merealisasikan master plan tersebut dengan menggarap aspek perbankan dan aspek penerima manfaat, terutama bagi para pelaku UMKM berbasis syariah. (alw/es)
Halaman : 1 2
