SENAYAN, KABAR BENGGAWI– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk memastikan pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada 2022 dioptimalkan untuk pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham serta Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Menurutnya, apabila kinerja belanja daerah tidak mengalami perbaikan, maka pembangunan daerah yang diharapkan masyarakat bisa jauh dari harapan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami perhatian besar pada kebijakan TKDD. Pasti kita tidak ingin mengalokasikan anggaran TKDD yang direncanakan Rp770,4 triliun tahun 2022, sebagian besar tersedot untuk biaya rutin,” ujar Said.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong pemerintah untuk menekankan transfer berbasis kontrak. Langkah ini, dapat meminimalisasi dana menganggur atau idle cash di daerah. Said juga meminta pemerintah agar mulai mengubah penetapan belanja pada APBN 2022. Perubahan itu harus berwujud belanja untuk pembangunan yang lebih besar daripada anggaran rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
