SENAYAN, KABAR BENGGAWI – Anggota Komisi XI DPR RI Kamarussamad mengapresiasi kerja dari Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) yang berupaya keras mengembalikan hak rakyat dari para obligor. Menurutnya, penunggak kewajiban pembayaran utang negara selama 22 tahun tersebut telah menikmati fasilitas dari negara, sehingga saatnya mengembalikan pinjaman sejumlah Rp110 triliun dari 48 obligor dan debitur.
“Menyangkut masalah kerja Satgas BLBI ini, saya kira sangat bagus karena ini yang ditunggu rakyat Indonesia ada kerja nyata, konkret untuk mengembalikan hak-hak rakyat,” ujar Kamrussamad saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan secara hybrid, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Meskipun demikian, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menyatakan sistem pengumuman, mulai dari pertama, kedua, dan ketiga, permintaan pelunasan kewajiban kepada obligor tersebut, harusnya cukup secara resmi saja di media massa resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.
“Alangkah baiknya jika tidak perlu diunggah di instagram salah satu staf Ibu (Menkeu, red) di Kementerian Keuangan. Cukup secara resmi saja di koran yang ditunjuk Kementerian Keuangan,” tambah Kamrussamad.
Selain itu, Kamarussamad juga menegaskan bahwa PT Timor Putra Nasional (TPN) tidak pernah menerima bantuan dana BLBI menurut dokumen yang diterimanya. Namun kenyataannya, tambah Kamrussamad, justru dipanggil sebagai bagian dari obligor. Padahal, seluruh aset TPN telah diambil dan dijual oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), lalu hasil penjualan tersebut menurutnya telah diterima oleh negara. “Ini supaya tidak terjadi mispersepsi yang ada di publik,” ujar Kamrussamad.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
