Kejadian ini bisa saja masuk dalam pelanggaran pemilu karena para kades adalah bagian dari pemerintahan dan diwajibkan netral, jangan sampai para kepala desa terjerumus dalam politik praktis, terpolarisasi oleh kepentingan satu pihak atau satu kelompok tertentu.
Sesuai instruksi kemendagri tidak ada moratorium; tetap dilakukan pemelihan kepala desa serentak sebelum masa kampanye.
*) JHJ;Terus tumbuh dari desa
Halaman : 1 2
Follow WhatsApp Channel www.kabarbenggawi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
