Opini

OPINI : MIRAS Tradisional “Cap Tikus”, Antara Legalitas dan Berdayaguna

Oleh : Hendri A. Dano & Chrisvanly G. Baradi

Tulisan ini akan dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu dari perspektif pidana dan Sociological Jurisprudence.

Disclaimer; Tulisan ini dibuat dengan berbagai sudut pandang yang mana melihat realitas Miras Tradisional dalam cakupan hukum positif dan sosio-hukum. Tulisan ini tentu tidak membela dan mendiskreditkan siapapun.

Beberapa waktu lalu, viral sebuah berita terkait razia miras jenis Miras Tradisional (captikus) di Desa Nulion yang dilaksanakan oleh Polsek Totikum Selatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Totikum Selatan bersama anggota, Danpos Totikum-Tosel dan Satpol PP.

 

Berkaitan dengan razia tersebut, sebenarnya miras jenis captikus bukan hal yang baru di beberapa desa di Kabupaten Bangkep, termasuk Desa Nulion. Kenapa?

 

Dilihat dari segi historisnya, masyarakat di Desa Nulion maupun di beberapa desa lainnya sudah sejak lama memproduksi, menggunakan, memperjualbelikan, sampai mengonsumsi miras tersebut secara turun-temurun.

 

Selain dikonsumsi oleh masyarakat, hal positif yang perlu diingat bahwa dari dahulu miras jenis captikus menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Desa Nulion selain ubi-ubian, kacang-kacangan, dan tanaman tahunan lainnya dan melalui bisnis tersebut ada pula yang menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi sukses.

 

Pertanyaan menarik adalah apakah produksi miras tradisional (cap tikus) tetap dipertahankan atau ditinggalkan?
Aspek Pidana Penggunaan Miras Tradisional Mengawali tulisan pada sub aspek pidana penulis mengutip suatu adagium yang berbunyi

 

“Der Strafe komt eine subsidiare stellung zu”,  artinya bahwa tempat hukum pidana adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya. Adagium ini cukup relevan dengan razia miras tradisional yang dilakukan oleh aparat penegak hukum beberapa waktu yang lalu.

 

Penggunaan miras jenis cap tikus di kalangan masyarakat seperti yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, kemudian menjadi hal yang dilema ketika aspek pidana yang notabene menertibkan, menjerakan, dan melindungi kepentingan umum dipertentangkan dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat tersebut.

 

Selain itu, terbukti selama ini pendekatan atau sanksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak membuahkan hasil atau tidak menjerakan oknum-oknum yang diduga memproduksi, memperjualbelikan, dan atau mengonsumsi minuman tradisional tersebut.

 

Bahkan dengan adanya ketentuan pidana dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol hanya sebatas hitam di atas putih dan belum bisa berbicara banyak terhadap masalah penggunaan minuman tradisional di masyarakat Banggai Kepulauan.

 

Dilihat dari sudut pandang hukum pidana, penggunaan miras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536 KUHP. Dalam Pasal 300 Ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun; barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan”

Kemudian, Pasal 492 Ayat (1) KUHP menyebutkan:

BACA JUGA :  Kepala Desa Bukanlah Raja Yang Berkuasa

“Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 536 Ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”

 

Berdasarkan konteks tersebut, Pasal 300 KUHP digolongkan sebagai kejahatan, sementara Pasal 492 dan Pasal 536 KUHP diketegorikan sebagai pelanggaran.

 

Sehubungan dengan Pasal 492 dan Pasal 536 KUHP, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mabuk dapat dikenai sanksi pidana jika ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kegaduhan atau keributan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP, atau jika ia mabuk berat pada saat berada di tempat umum.

 

Apabila dalam keadaan mabuk tersebut ia juga melakukan tindak pidana lain, maka tentunya dapat dijerat pula dengan pasal-pasal lainnya yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP.

 

Selain itu, penulis perlu menegaskan bahwa penggunaan miras sebagaimana yang diatur dalam Pasal 300 KUHP dan keadaan mabuk sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan Pasal 536 KUHP oleh seseorang tidak serta merta dikenakan sanksi pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila sudah terpenuhi semua unsur tindak pidananya dan harus menimbulkan akibat terhadap orang lain.

 

Sosiological Jurisprudence terhadap Miras Tradisional Istilah sosiological jurisprudence merupakan istilah yang tidak asing bagi mereka yang bergelut dalam dunia hukum.

 

Singkatnya, istilah ini merupakan suatu mazhab/aliran dalam filsafat hukum yang melihat adanya hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Menurut mazhab ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, sehingga sering dipahami bahwa aliran sosiological jurisprudence merupakan aliran yang memisahkan secara tegas antara hukum positif (the positive law) yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang hidup (the living law) yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

 

Pada awalnya, aliran ini berkembang di Amerika mulai 1930-an, yang oleh salah satu penggagasnya yaitu Roscoe Pound, pernah mengungkapkan dengan kutipan terkenal yaitu the law is a tool of social engineering, dengan harapan bahwa hukum dapat menjadi alat perubahan sosial tanpa mengingkari dan merugikan apa yang ada di masyarakat.

 

Berbicara Miras tradisional yang menjadi inti topik masalah pembahasan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, sangatlah menarik jika dipandang dari aliran sosiological jurisprudence, sebab aliran ini tidak memandang siapa yang salah, bagaimana penegakkan hukumnya dan sejauh mana sanksi yang diberikan kepada pelaku baik dari produsen maupun konsumennya.

 

Tetapi aliran ini akan mengajak kita untuk berpikir, sejauh mana historisnya, nilai-nilai yang ada, apakah aspek budaya, religius, sosial atau ekonomis yang harus ditempuh manakalah sebuah kebijakan diambil baik itu regulasi yang dibuat tanpa mengorbankan aspek yang disebutkan.

BACA JUGA :  Kepala Desa Bukanlah Raja Yang Berkuasa

 

Captikus adalah nama atau istilah miras tradisional yang sudah tidak asing bagi masyarakat Banggai Kepulauan dan sekitarnya. Tapi adakah yang pernah bertanya, apakah captikus mempunyai daya guna lain selain konsumsi, dan seperti apa sejarahnya dahulu?

 

Sedikit membandingkan dengan daerah lain, Marbangun Hardjowirogo dalam buku yang berjudul Manusia Jawa (1984) memberi keterangan singkat bahwa di Solo sekitar tahun 1920-an sudah menghasilkan jenewer yang penjawaan dari kata Belanda, jenever di sebuah daerah di sebelah selatan Sungai Bengawan Solo, yaitu Bekonang.

 

Bahkan hingga saat ini, masyarakat di daerah Bekonang tetap memproduksi miras tradisonal, yaitu Ciu Bekonang yang mengandung kadar alkohol yang mirip dengan captikus.

 

Miras tradisional memang menjadi polemik dan menimbulkan perspektif negatif dalam masyarakat apabila hanya dilihat dari dampaknya yaitu minuman murah, dapat memabukkan, dan dapat menimbulkan kekacauan bila dikonsumsi berlebihan.

 

Tetapi ada yang mencoba melihat dari kacamata religi sebagai pijakan untuk melarang tegas, bahkan didorong untuk dibuatkan aturan nasional seperti yang saat ini bergulir isu tentang RUU Pelarangan Minuman Keras. Mungkin saat ini, pemerintah datang untuk mengintervensi masalah miras tradisonal, tetapi ada harapan bagi masyarakat yang mengelola miras tradisional agar pemerintah bak seorang bijaksana yang mampu memberikan solusi atas masalah tersebut.

 

Jika pemerintah mengeluarkan peraturan larangan miras khususnya miras tradisional, sementara miras beralkohol yang bermerk boleh diedarkan, maka dapat mengakibatkan akan ada korban jatuh miskin yaitu mereka yang memiliki pekerjaan sebagai pengrajin miras tradisional, sedangkan para kapital miras bermerk dan sejenisnya akan bersorak riang.

 

Oleh sebab itu, peredaran miras tradisional perlu dilakukan kajian, evaluasi dan bimbingan yang bertujuan untuk mengakomodir seluruh kepentingan mulai dari sektor produksi, distribusi hingga pembatasan konsumsi. Sosiological jurisprudence merupakan parameter penting yang berguna sebagai acuan membentuk regulasi yang tepat, tanpa merugikan siapapun.

 

Jika bertolak pada sanksi hukum yang bersifat efek jera semata, tentu yang diharapkan ialah perbuatan buruk tidak terulang kembali. Tapi kenyataannya hingga saat ini, kejahatan tetap ada meskipun sanksi yang dijatuhkan lebih berat. Artinya, efek jera tidak dapat dijadikan evaluasi berhasilnya suatu hukum yang efektif, tetapi merubah paradigma hukum sebagai alat rekayasa sosial.

 

Dalam konteks peristiwa razia miras yang terjadi di beberapa desa kemarin, penulis menggarisbawahi beberapa hal, yaitu Pertama, penggunaan miras bukanlah persoalan haram atau tidak haram, melainkan masyarakat seharusnya melihat apakah penggunaan miras ini adalah legal atau ilegal, karena persoalan haram atau tidak haram memiliki standar yang berbeda-beda bagi masing-masing atau sekelompok orang. Sedangkan dalam konteks legal ataupun ilegal, kita berbicara mengenai bagaimana kacamata hukum terhadap penggunaan minuman beralkohol atau minuman tradisional dalam masyarakat.

 

Kedua, pendekatan hukum pidana berupa sanksi atau tindakan dari aparat penegak hukum terhadap penggunaan miras tidak bisa digunakan sebagai primum remedium, melainkan sebagai ultimum remedium karena masih banyak alternatif penyelesaian lainnya yang lebih efektif bagi masyarakat tersebut, seperti sosialisasi, rehabilitasi, sanksi administrasi, dan lain sebagainya.

BACA JUGA :  Kepala Desa Bukanlah Raja Yang Berkuasa

 

Ketiga, filsafat pemidanaan modern seharusnya perlu dikedepankan oleh aparat penegak hukum. Artinya, kita melihat pidana itu bukan sebagai tujuan, melainkan pidana harus dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Jan Remmelink menegaskan pula bahwa hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.

 

Keempat, aparat penegak hukum harus memperhatikan pula prosedur dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan minuman beralkohol atau minuman tradisional di kalangan masyarakat, agar tidak sewenang-wenang dan menggunakan kekuasaan untuk melakukan penggeledahan barang tersebut.

Karena apabila mendalilkan Indonesia adalah negara hukum maka baik masyarakat maupun penegak hukum adalah berkedudukan sama di hadapan hukum. Bagaimana mungkin penegak hukum menertibkan masyarakat sementara penertiban yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut tidak sesuai dengan prosedur (due process of law).

 

Kelima, masyarakat jangan kemudian seolah-olah menganggap bahwa larangan penggunaan miras tradisional di kalangan masyarakat adalah perbuatan kriminal dan ingat bahwa tidak semua perbuatan yang dilarang itu dikriminalisasikan karena dalam konteks larangan tersebut dapat menimbulkan efek kriminogen terhadap masyarakat setempat. Tegasnya bahwa hukum pidana hanya dapat didayagunakan apabila sarana yang ada tidak lebih buruk dibandingkan dengan penyimpangan perilaku yang hendak ditanggulanginya.

 

Keenam, Pemerintah Daerah seharusnya membuat kebijakan kembali terkait penggunaan minuman tradisional dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi dan merespon kebutuhan masyakarakat setempat. Kemudian mereformulasikan kembali perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.

 

Kebijakan tersebut memerlukan pula dukungan dari pemerintah desa untuk melegalkan penggunaan minuman tradisional dalam batas-batas tertentu dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat setempat. Misalnya, legal tidaknya minuman tradisional tersebut ditentukan oleh surat izin usaha dan label bea cukai dari instansi-instansi terkait, sehingga mempunyai nilai ekonomi dan nilai pajak serta dapat dimanfaatkan sebagai salah satu komoditi ekspor ke luar daerah bahkan ke mancanegara.

 

Selain itu, dengan adanya izin usaha dan bea cukai dapat membuka pintu ekonomi petani atau pengelola captikus sehingga tidak sembarang menjual ke warung atau tokoh yang tidak memiliki izin, melainkan dapat dijual ke pabrikan resmi untuk kemudian dikemas.

 

Ketujuh, Stakeholders harus mempertegas regulasi produksi, distribusi dan konsumsi yang dibatasi jumlahnya secara berkala. Khususnya dalam aspek konsumsi, jual-beli harus diperketat dengan menunjukkan identitas misal KTP, guna sebagai daftar batas wajar konsumsi.

 

Jika konsumen melanggar batas wajar tersebut dapat dilaporkan pada aparat penegak hukum dan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, bahkan dapat dilakukan blacklist di manapun konsumen tersebut membeli miras.*

 

*) Kedua penulis menyelesaikan Strata Dua di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Saat ini sedang bekerja disalah Satu Firma Hukum Di Yogyakarta